Hidup dimuka bumi ini pasti selalu melaksanakan yang namanya acara ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bertransaksi sana-sini untuk menjalankan kehidupan dan tanpa kita sadari pula kita melaksanakan yang namanya ‘Ariyah (pinjam-meminjam). Pinjam meminjam kita lakukan baik itu barang, uang ataupun lainnya. Terlebih dikala ini banyak kejadian pertikaian ataupun kerusuhan di masyarakat  dikarenakan pinjam meminjam. Dan tidak heran kalau hal ini menjadi duduk perkara setiap masyarakat dan membawanya ke meja hijau. Hal ini terjadi dikarenakan ketidak fahaman akan hak dan kewajiban terhadap yang dipinjamkan.

A.    Pengertian ‘ariyah
Pinjaman atau ‘ariyah menurut bahasa ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah, ‘ariyah ada beberapa pendapat, yaitu:
1.    Menurut Hanafiyah, ‘ariyah adalah:
“Memilikkan manfaat secara cuma-cuma.”
2.    Menurut Malikiyah, ‘ariyah adalah:
تمليك منفعة مؤ قتة لا بعو ض
 “Memilikkan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.”
3.    Menurut Syafi’iyah, ‘ariyah adalah:
ابا حة الا نتفا ع من شخص فيه اهلية التبر ع بما يحن الا نتفا ع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع
 “Kebolehan mengambil manfaat dari dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya biar dapat dikembalikan kepada pemiliknya.”
4.    Menurut Hanabilah, ‘ariyah ialah:
“Kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dan peminjam atau yang lainnya.”
5.    Ibnu Rif’ah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ‘ariyah adalah:
“Kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya biar dapat dikembalikan.”
Dengan dikemukakannya definisi-definisi menurut para hebat fiqh diatas, kiranya dapat dipahami bahwa meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun bahan permasalahannya dari definisi wacana ‘ariyah tersebut sama. Jadi, yang dimaksud dengan ‘ariyah ialah menunjukkan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut ‘ariyah.
B.    Dasar Hukum ‘ariyah
Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong [ariyah] ialah sunnah.  Sedangkan menurut al-Ruyani,sebagaimana dikitip oleh Taqiy al-Din, bahwa ariyah hukumnya wajib ketika awal islam. Adapun landasan hukumnya dari nash alquran ialah:
وتعا ونوا على البر والتقوى ولا تعا ونوا على الا ثم والعدوان ( الما ئدة :٢ )
“Dan tolong menolonglah kau untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kau tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.”  [Al-Maidah:2]
ان الله يأ مر كم ان تؤ د و االا ما نا ت ا لى اهلها (النساء :٥٨)
Asbabun Nuzul:
Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa setelah Fathul Makkah, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Talhah untuk meminta kunci ka’bah. Ketika Utsman datang menghadap Rasul untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Al Abbas seraya berkata : “Ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku. Saya akan merangkap jabatan itu dengan jabatan urusan pengairan”. Utsman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: “Berikanlah kunci itu kepadaku, wahai Utsman !” Utsman berkata: “Inilah ia amanat dari Allah”. Maka berdirilah Rasulullah membuka ka’bah dan kemudian keluar untuk thawaf di baitullah. Lalu turunlah Jibril membawa perintah biar kunci itu diserahkan kepada Utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca surat An Nisa’ ayat 58.
Sebagaimana halnya bidang-bidang lain, selain al-quran landasan hukum yang kedua ialah Al-Hadis, dalam landasan ini, ariyah dinyatakan sebagai berikut:
ادالآ ما نة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ( رواه أبو داود )
“Sampaikanlah amanat orang yang menunjukkan amanat kepadamu dan janganlah kau khianat sekalipun ia khianat kepadamu” [Dikeluarkan oleh Abu Dawud].
من أخذ اموا ل الناس يريد أداء ها ادى الله عنه ومن أخذ يريد اتلا فها اتلفه الله
“Siapa yang meminjam harta insan dengan kehendak membayarnya maka Tuhan akan membayarkannya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Tuhan akan melenyapkan hartanya” [Riwayat Buhari].
C.    Syarat dan Rukun ‘ariyah
Syarat-syarat ‘ariyah:
1.    Muir arif sehat
Dengan demikian, orang asing dan anak kecil yang tidak arif tidak dapat meminjamkan barang.
2.    Pemegang barang oleh peminjam
Ariyah ialah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang ialah peminjam, ibarat halnya dalam hibah.
3.    Barang (musta’ar)
Dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, bila musta’ar tidak dapat dimanfaatkan, janji tidak sah.
Rukun ‘ariyah yaitu:
1.    Mu’ir
Mu’ir ialah pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan manfaat barang pinjaman. Syarat mu’ir yaitu:
a.    Ahli at-tabarru. Yaitu perizinan pemanfaatan barang
b.    Berstatus sebagai pemilik manfaat barang, meskipun tidak berstatus sebagai pemilik barang. Sebab obyek janji ‘ariyah ialah manfaat, bukan barang
c.    Mukhtar. Yakni janji ‘ariyah dilakukan atas dasar inisiatif sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan.
2.    Musta’ir
Musta’ir ialah pihak yang meminjamkan atau mendapat izin penggunaan manfaat barang. Syarat musta’ir yaitu:
a.    Sah mendapatkan hak melalui janji tabarru’.
b.    Tertentu (mua’yan).
3.    Musta’ar
Musta’ar ialah barang yang dipinjamkan, atau barang yang manfaatnya diizinkan untuk dipergunakan musta’ir. Syarat musta’ar yaitu:
a.    Memiliki potensi mampu dimanfaatkan
b.    Manfaatnya merupakan milik pihak mu’ir
c.    Pemanfaatannya legal secara agama
d.    Manfaat yang memiliki nilai ekonomis (maqshudah)
e.    Pemanfaatannya tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang.
4.    Shighah
Shighah dalam janji ‘ariyah ialah bahasa interaksi meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan perizinan penggunaan manfaat barang.
D.    Macam-macam ‘Ariyah
Ditinjau dari kewenangannya, janji derma meminjam (‘ariyah) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam :
1.    ‘Ariyah Muqayyadah
Yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya peminjaman barang yang dibatasi pada daerah dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, bila pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. ‘ariyah ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu. Pembatasan mampu tidak berlaku apabila menjadikan musta’ir tidak dapat mengambil manfaat karena adanya syarat keterbatasan tersebut. Dengan demikian dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila terdapat kesulitan untuk memanfaatkannya. Jika ada perbedaan pendapat antara mu’ir dan musta’ir wacana lamanya waktu meminjam, berat/nilai barang, daerah dan jenis barang maka pendapat yang harus dimenangkan ialah pendapat mu’ir karena dialah pemberi izin untuk mengambil manfaat barang derma tersebut sesuai dengan keinginannya.
2.    ‘Ariyah Mutlaqah
Yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui janji ‘ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak menunjukkan syarat tertentu terkait obyek yang akan dipinjamkan. Contohnya seorang meminjamkan kendaraan, namun dalam janji tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut, misalnya waktu dan daerah mengendarainya. Namun demikian harus diadaptasi dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut siang malam tanpa henti. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang derma rusak maka mu’ir harus bertanggung jawab.
E.    Konsekuensi Hukum Akad ‘ariyah
Setelah janji ‘ariyah terpenuhi syarat dan rukunnya, selanjutnya akan menetapkan beberapa konsekuensi hukum, diantaranya sebagai berikut:
1.    Status Akad
Status hukum janji ‘ariyah yaitu jaiz dari kedua belah pihak. Artinya janji ‘ariyah bersifat tidak mengikat, sehingga baik mu’ir atau musta’ir memiliki hak untuk membatalkan janji kapan saja secara sepihak. Sebab janji ‘ariyah merupakan bentuk perizinan akomodasi secara gratis dari pihak mu’ir dan pemanfaatan akomodasi dari pihak musta’ir, sehingga tidak maslahat apabila janji dibangun atas prinsip yang mengikat.
2.    Hak Penggunaan Musta’ir
Batasan hak atau kewenangan musta’ir dalam penggunaan manfaat barang pinjaman, diadaptasi dengan perizinan dari pihak mu’ir, alasannya ialah mu’ir ialah pemilik manfaat yangmemiliki otoritas membatasi penggunaan miliknya. Sedangkan bila perizinan bersifat umum, maka batasan penggunaan musta’ir dikembalikan pada kebiasaan umum.
3.    Hak Memanfaatkan Barang Pinjaman (Musta’ar)
Jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa musta’ar dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin mu’ir (orang yang memberi pinjaman). Adapun ulama Hanafiah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh musta’ar bergantung pada jenis pinjaman, apakah mu’ir meminjamkannya secara terikat (muqayyad) atau mutlak.
a.    ‘Ariyah Mutlak
‘Ariyah mutlak, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, ibarat apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Sebaliknya, bila penggunaannya tidak sesuai kebiasaan dan barang derma rusak, peminjam harus bertanggung jawab.
b.    ‘Ariyah Muqayyad
Ariyah muqayyad ialah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas ialah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menjadikan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang tersebut. Dengan demikian, dibolehkan melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.
4.    Berakhirnya Akad ‘Ariyah
‘Ariyah berakhir disebabkan oleh sebagai berikut:
a.    Salah satu pihak menjadi tidak lagi cakap hukum melaksanakan janji ‘ariyah.
b.    Diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak tasharruf.
c.    Adanya penipuan terhadap keadaan barang.
d.    Barang dikendalikan oleh yang meminjam.
5.    Biaya Perawatan dan Pengembalian Barang Pinjaman
Apabila barang derma membutuhkan biaya perawatan atas nafkah ibarat rumah, motor, mobil, dll., maka tanggung jawab biaya dibebankan kepada pemilik barang pinjaman, baik mu’ir sendiri atau pemilik barang yang menyewakan kepada mu’ir. Sebab, biaya tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab pemilik barang, dan tidak boleh dibebankan kepada musta’ir, alasannya ialah janji ‘ariyah ialah janji yang bersifat non-komersial (tabarru).